cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
Pemberian Remisi Dan Manfaat Bagi Perbaikan Perilaku Terpidana Fathur Rachman
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.59 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.357

Abstract

ABSTRAKDalam sistem pemasyarakatan dikenal adanya remisi, yaitu merupakan hak dari setiap narapidana yang hanya dapat diperoleh apabila narapidana yang bersangkutan dapat menunjukkan tingkah laku yang baik dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah kualitatif sehingga dapat menarik kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pejabat yang berwenang memberikan remisi adalah petugas pemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dalam bidang pembinaan, pengamanan pembimbingan warga binaan, dan Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pembinaan narapidana.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkoba Pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan Yudistira Rusydi
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.647 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.346

Abstract

AbstrakPenegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba yang dilakukan oleh direktorat Narkoba kepolisian daerah Sumatera Selatan sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap tindak pidana penyalah gunaan narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasalb 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1), subside pasal 112 ayat (3) dan pasal pasal 137 huruf A dan B Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian untuk tidak pidana pencucian uang diterapkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Faktor pengambat penyidik Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil kajehatan Narkotika dapat di bagi kedalam dua faktor yaitu Faktor Yuridis antara lain : Terdapat kelemahan dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini masih menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda tentang tindak pidana pencucian uang Undang-undang ini tidak memberikan batasan yang jelas antara wewenang Kepolisian dan PPATK dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, padahal dalam ranah kejahatan narkotika merupakan kewenangan mutlak dari Kepolisian .Faktor non Yuridis : Keterbatasan Sarana dan prasarana Kepolisian terutama dalam hal tekhnologi informasi terutama akses ke perbankan, terhadap transaksi non tunai Keterbatasan sumber daya manusia baik dari jumlah personil yang ada maupun kemampuan personil yang dimiliki Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang memiliki keahlian di bidang tindak pidana pencucian uang.
Peran Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Paradigma Penegakan Hukum Dinar Mahardika
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.381 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.355

Abstract

Advokat atau pengacara adalah sebuah profesi bidang hukum yang saat ini telah ramai menjadi profesi dari kalangan ahli hukum. selain daripada itu keberadaan advokat sebagai seorang penegak hukum sejatinya telah diatur didalam Pasal 5 Undang undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat). Namun, keberadaan pasal 5 ayat (1) belum memberikan penjelasan mengenai bentuk konkrit advokat sebagai penegak hukum, hal ini menjadikan keberadaan advokat sebagai penegak hukum masih belum memiliki kejelasan khususnya dalam perannya ia sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat empat urgensi kedudukan advokat dialam sistem peradilan pidana, yaitu : (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia. Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Diharapkan penulisan ini mampu mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan seluruh komponen hukum, lebih lanjut perlu dilakukan adanya perubahan terhadap regulasi Advokat khususnya terhadap masalah mafia peradilan dan penjelasan secara konkrit mengenai peran advokat sebagai seorang penegak hukum di Indonesia.
Realisasi Perlindungan Anak Telantar Oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tio Haikal Anugerah; Dian Herlambang
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.831 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.351

Abstract

AbstractChildren are inseparable part of human sustainability and the sustainability of a nation. In order to be able to be responsible for the sustainability of the state, every child needs to get the widest possible opportunity to grow and develop optimally, both physically, mentally and socially. For this reason, protection measures are needed to realize the welfare of the children by providing guarantees for the fulfillment of their rights without discriminatory treatment. The presence of the Regional Government as a subject who later participated in the implementation of children protection is what later attracted the attention of the authors to research related to the role of Local Government which in this study was purified only to the local government of Bandar Lampung City on the implementation of child protection which also limited its scope to abandoned children. This research intends to reveal how the realization of the protection of abandoned children by the local government of Bandar Lampung City. Then, researchers also want to see whether the policies taken by the local government of Bandar Lampung City are effective or not. The results showed that de facto, the implementation of children protection in Bandar Lampung City had not been optimally implemented. Based on data from the Social Service of Bandar Lampung City, the number of abandoned children in Bandar Lampung amounted to 1229 inhabitants per 2015, aka nearly double the number in 2011 which amounted to only 614 people. If viewed through Soerjono Soekanto's law enforcement effectiveness theory as described earlier, the author argues that the true cause of the ineffectiveness of abandoned child protection is not due to legal factors, but to law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.
Analisis Hukum Perjanjian Kontrak Yang Berujung Pada Perbuatan Melawan Hukum Masayu Robianti
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.893 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.347

Abstract

ABSTRAKUpaya pencegahan terjadinya perbuatan melawan hukum antara kreditur dan debitur dalam hukum beracara dipengadilan negeri yang memeriksa berkas perkara. Sesuai dengan KUHPerdata 1320,1365. Yang bermula dari perjanjian yang bersepakat mengikatkan diri antara kedua belah pihak. Dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak terlihat dengaan jelas bahwa lembaga pembiayaan ataupun BANK yang merupakan pemilik dana atau biasa disebut dengan Debitur, selalu berupaya memberikan bantuan dana dengan dalil-dalil kredit usaha madiri, dll. Atas dasar hal tersebut banyak masyarakat (kreditur) mengajukan dana pinjaman ke lembaga pembiayaan ataupun BANK, tanpa mengetahui jelas isi dari perjanjian dan syarat ketentuan yang berlaku dalam suatu lembaga pembiayaan atau Perbankan tersebut. sehingga sering terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang berujung sampai ke perbuatan yang melawan hukum ( PMH ) Perbuatan melawan hukum atau onrechtmatigedaad dimana perbuatan melawan hukum tidak memberikan perumusan apa yang dimaksud onrechtmatigedaad. Namun hal ini dapat dirumuskan diserahkan kepada doktrin dan yurisprudensi. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdata Tiap Perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lainnya, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menganti kerugian tersebut
Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Perdagangan Elektronik Dian Herlambang; Dodi Yudi Setyawan
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.439 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.350

Abstract

AbstractIn Indonesia, electronic commerce can be said to be very developed. In 2007 there was a case which can be said to be the first case of electronic commerce. The data can be seen based on studies and suggestion that was carried out by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) on the case of the MoU between the Government of Indonesia and Microsoft. This study was written to determine the implementation of the rules of business competition law and the policy of the KPPU in the field of business competition in relation to electronic commerce. In this study two approaches were used, namely the normative approach. The data in this study are mainly obtained from library research, especially on primary legal materials in the field of business competition. The data analysis used is qualitative method. This is closely related to research which can be categorized by normative legal research that approach is more abstract-theoretical.the results of the study show that the e-commerce business sector still does not lead to anti-business competition practices even though it still enters the surveillance radar. This may be due to electronic commerce itself is a new form of trade.
Penegakan Terhadap Pelanggaran Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Untuk Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Hukum Administrasi Enny Agustina
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.977 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v3i1.349

Abstract

The Government in regulating and controlling the use of land for business has various policies, which is one of Building Permit issued by the Municipal / District Government. There is a problem about Building Permit which is an inconsistency of laws and regulations with social facts that occur in society. This research uses data collection method used library research (Library Research) .The purpose of this research is to know the Law Enforcement Administration against Violation of Building Permit Requirements for Business Activities. The result of this research is Government effort to enforce administrative law against violation of Building Permit for the business activities of the Office of Investment and Integrated Licensing has conducted socialization to the community about Building Permit.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue